Kisruh di Internal PPP Kian Memanas, Fepi Suheri Ancam Gugat Ke PN Jakpus

BENGKULU,- Kisruh yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas dan terus berkembang ke sejumlah daerah se-Indonesia.

Hal tersebut seperti yang terjadi di partai berlambang Kakbah yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Fepi Suheri yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD setempat, menegaskan sampai saat ini dirinya masih sah dan aktif sebagai ketua DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah.

Fepi Suheri yang ditemui disela-sela kesibukannya menyampaikan keberatannya terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di tubuh partai karena dokumen keputusan tersebut ditandatangani oleh ketua dan wakil sekretaris jenderal, bukan oleh sekretaris jenderal.

“Kalau merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penandatanganan keputusan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Ini yang menjadi dasar kami mempertanyakan keabsahannya,” ujar Fepi.

Ia menegaskan, hingga saat ini dirinya tidak pernah diberhentikan secara sah sesuai mekanisme organisasi, sehingga masih memiliki legitimasi sebagai Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah.

Atas dasar itu, Fepi menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut rencananya akan mewakili kepengurusan PPP di Provinsi Bengkulu yang terdampak kebijakan PLT.

“Untuk membuktikan kebenarannya saya akan melakukan gugatan. Gugatan khusus Provinsi Bengkulu, yang 5 DPC yang di PLT kan,” jelasnya.

Selain itu, Fepi juga mempertanyakan kebijakan penunjukan PLT yang dinilainya tidak merata. Ia menyoroti bahwa beberapa daerah lain di Provinsi Bengkulu, seperti Seluma dan Manna, tidak mengalami penunjukan PLT.

“Kenapa hanya daerah tertentu yang di-PLT-kan, sementara Seluma dan Manna tidak, Ini yang juga kami pertanyakan,” tutup Fepi.